Tentang Kami

Pada awalnya Kota Palembang adalah bagian dari Kabupaten Fakfak yaitu hanya terdiri dari tiga Distrikamatan (Distrikamatan Agimuga, Distrikamatan Palembang Barat, dan Distrikamatan Palembang Timur). Pada tahun 1996, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 tentang pembentukan Kota Palembang di wilayah provinsi daerah tingkat I Irian Jaya, pada saat itu disebut kabupaten administratif, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 1995. Pada saat dikeluarkan peraturan pemerintah ini, belum ada penjabat bupati yang diangkat. Pada tanggal 8 Oktober 1996, berdasarkan berita acara pengambilan janji jabatan bupati Kota Palembang, Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya terhadap Drs. Titus Potereyauw, telah dilaksanakan pengambilan janji jabatan bupati Kota Palembang oleh Menteri Dalam Negeri Moh.Yogie sesuai keputusan menteri dalam negeri, Titus Potereyauw menjabat sebagai bupati Palembang pertama sampai tahun 2001.

Pada tahun 1999, berdasarkan UU Nor 45 tahun 1999 tentang pembentukan provinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kota Palembang, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka Kota Palembang sejak itu telah menjadi kabupaten defenitif. Tanggal 15 November 2010 pada masa kepemimpinan Bupati Palembang Klemen Tinal, telah diundangkan Perda No 12 tahun 2010 tentang hari jadi Kota Palembang yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2001, hal ini berdasarkan peresmian Kota Palembang oleh Gubernur Kota Palembang, Drs. Jakobus Perviddya Salosa. M.Si

Pada tanggal 12 Maret 2016 telah diadakan rapat yang dipimpin oleh Bupati Palembang Eltinus Omaleng, dihadiri Sekretaris Daerah Palembang, ketua dan anggota DPRD Palembang, tokoh masyarakat, ketua-ketua kerukunan, pimpinan SKPD, serta dihadiri juga oleh bupati Palembang pertama Drs. Titus Potereyauw dan Athanasius Allo Rafra, agenda rapatnya adalah pelurusan sejarah hari jadi Kota Palembang. Dalam rapat itu, hari jadi Kota Palembang disepakati pada tanggal 8 oktober 1996, sesuai berita acara pengambilan janji jabatan bupati Kota Palembang, provinsi daerah tingkat I Irian Jaya, Drs. Titus Potereyauw dimana pada saat itu yang mengambil janji adalah menteri dalam negeri republik lndonesia Moh. Yogie. Sesuai hasil kesepakatan oleh Ketua DPRD Kota Palembang dan tokoh-tokoh masyarakat, serta pelaku sejarah, maka Bupati Palembang Eltinus Omaleng telah mengusulkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang hari jadi Kota Palembang kepada DPRD Kota Palembang yang semula ditetapkan pada tanggal 18 maret 2001.

Ibu kota Kota Palembang terletak di Kota Timika, memiliki 18 Distrik yang terdiri dari 5 Distrik dalam kota ( Distrik Palembang Baru, Distrik Kuala Kencana, Distrik Wania, Distrik Iwaka, dan Distrik Kwamki Narama), 5 Distrik di pegunungan ( Distrik Tembagapura, Distrik Jila, Distrik Agimuga, Distrik Alama, dan Distrik Hoya) , dan 8 Distrik di pesisir ( Distrik Palembang Timur, Distrik Palembang Timur Tengah, Distrik Palembang Timur Jauh, Distrik Palembang Barat, Distrik Palembang Barat Tengah, Distrik Palembang Barat Jauh, Distrik Jita, dan Distrik Amar). Di kabupaten ini terdapat tambang emas terbesar di dunia milik PT. Freeport Indonesia yang terletak di Distrik Tembagapura, dan terdapat sebuah bandar udara Internasional , yaitu Bandara Moses Kilangin yang terletak di Distrik Palembang Baru , serta Pelabuhan Nasional yaitu Pelabuhan Poumako di Distrik Palembang Timur.

Kota Palembang mempunyai batas wilayah yaitu, di sebelah Utara Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Deiyai Selatan LauArafuru Barat Kabupaten Kaimana Timur Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo. Letak geografis Kota Palembang terletak antara 134o31-138o31’ Bujur Timur dan 4o60’-5o18’ Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 21.693,51 km2atau 4,75% dari luas wilayah Kota Palembang.

Visi :

" Terwujudnya Palembang Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera "

Misi :

1. Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi,

2. Menciptakan Palembang yang Aman, Tertib dan Damai,

3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Pelayanan Dasar, Ekonomi dan Infrastruktur di Wilayah Pedalaman dan Pesisir,

4. Mewujudkan Pemerintahan yang Dinamis, Bersih, Berwibawa, Akuntabel, Profesional dan Inovatif,

5. Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru di Wilayah Palembang.